Apakah pemerintah Indonesia memiliki cadangan Bitcoin?

16 July 2025 05:27

Pemerintah Indonesia saat ini tidak memiliki cadangan Bitcoin sebagai bagian dari aset resmi negara, baik melalui Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun lembaga pengelola investasi seperti Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Danantara.

Berikut penjelasan lengkapnya:

Status Bitcoin di Indonesia

Bitcoin di Indonesia diklasifikasikan sebagai komoditas digital, bukan alat pembayaran yang sah atau aset cadangan negara. Hal ini diatur oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), yang mengizinkan perdagangan kripto di bursa aset digital. Bank Indonesia sendiri melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dan tidak memasukkannya ke dalam komponen cadangan devisa negara.

Wacana Cadangan Bitcoin

Pada pertengahan 2024, sempat muncul wacana dari kalangan pakar ekonomi dan pelaku industri aset digital yang mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis nasional, melalui badan seperti Danantara (Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara). Gagasan ini didasari oleh tren global dan potensi keuntungan jangka panjang.

Namun, OJK merespons wacana tersebut dengan kehati-hatian. Mereka menekankan bahwa Bitcoin bersifat sangat fluktuatif dan belum memiliki landasan regulasi yang cukup kuat untuk dijadikan cadangan resmi negara. Hingga kini, belum ada kebijakan atau keputusan pemerintah yang mengarah pada pembelian Bitcoin sebagai cadangan nasional.

Perbandingan Internasional

Beberapa negara seperti El Salvador telah secara resmi menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan negara. Negara lain seperti Ukraina dan Bhutan juga tercatat memiliki Bitcoin, meskipun dalam konteks yang berbeda, misalnya melalui donasi atau strategi investasi tertutup. Di Amerika Serikat, pemerintah menyimpan Bitcoin yang disita dari kasus kriminal, tetapi tidak digunakan sebagai cadangan devisa.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki cadangan Bitcoin dalam bentuk apa pun secara resmi. Pemerintah masih fokus pada stabilitas ekonomi dan kehati-hatian dalam menyikapi aset kripto, meskipun diskusi dan wacana mengenai potensi Bitcoin sebagai aset strategis terus bergulir.

Jika ada perkembangan kebijakan ke depan terkait hal ini, tentu akan menjadi topik penting di dunia keuangan dan kripto nasional.